Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, banjir hingga tsunami terus menghantui masyarakat Indonesia di tengah pemanasan global dan perubahan iklim secara ekstrem.
Deputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Bernardus Wisnu Widjaja mengakui pembangunan yang tidak merata memperparah keadaan. Akibatnya, anggaran penanggulangan bencana menjadi lebih besar dari yang dipersiapkan pemerintah.
Kebakaran hutan tahun lalu misalnya, kerugian yang diderita pemerintah akibat kebakaran yang sebagian besar terjadi di wilayah Sumatera sebanyak Rp235 triliun atau setara 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Ini karena dana yang dipegang BNPB untuk bencana hanya Rp4 triliun, di mana Rp2 triliun untuk mitigasi (pencegahan) dan Rp2 triliun untuk rehabilitasi.
Salah satu faktor bengkaknya anggaran kebakaran hutan disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Infrastruktur yang tak memadai membuat pemerintah harus menyiapkan dana lebih untuk penanggulangan dan rehabilitasi bencana.
"Di tahun itu Indonesia juga menghadapi 1.732 bencana yang terjadi dan memakan korban jiwa sebanyak 252 orang tewas dan 1,3 juta kehilangan rumah," ujar Bernardus dalam diskusi 41st Annual Meeting Islamic Development Bank (IDB), JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (15/5/2016).
BNPB mencatat ada 500 faslitas publik rusak, dan 90 persennya disebabkan meteorologi tanah longsor dan banjir. Melalui indeks rawan bencana, terdapat 497 kota/kabupaten rentan bencana yang 65 persen diantaranya diidentifikasi sebagai daerah yang memiliki resiko tinggi bencana sedangkan 35 persen sisanya dengan resiko moderat.
"Kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan di kabupaten dan daerah harus bisa memperparah kerentanan yang ada," imbuhnya.
Maka itu, BNPB menyiapkan beberapa langkah mitigasi bencana melalui sistem tanggap bencana dan manajemen bencana.
"Kami juga bekerja sama secara internasional sejak 2012. Selain itu BNPB berkomitmen memperbanyak sumber daya (Badan Penanggulan Bencana Daerah/BPBD) kepada daerah untuk memperkuat penanggulangan dan mitigasi bencana," pungkas Bernardus.
Sumber: Metrotvnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar